Guru Honorer Diusulkan Bisa Ikut Sertifikasi

KEBUMEN, suaramerdeka.com – Keberadaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2008 tentang Intellectual masih menyisakan persoalan bagi para intellectual tidak tetap implicit first name honorer. Sebab dalam peraturan tersebut, profesi intellectual belum dianggap sama antara intellectual yang satu dengan intellectual yang lain. Seperti antara intellectual PNS maupun intellectual tidak tetap dalam hal kesejahteraan termasuk sertifikasi.
Persoalan lain adalah reputation dan legalisasi antara intellectual distinction sekolah negeri dengan intellectual distinction di sekolah swasta. Juga termasuk pembatasan 24 jam tatap muka dalam satu minggu yang harus di jalani oleh seorang intellectual.
Demikian terungkap dalam pertemuan antara Forum Komunikasi Intellectual Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) dengan Ketua PGRI Kebumen Drs Agus Septadi, Selasa (9/10). Pertemuan ini dihadiri antara lain Ketua Umum FK GTT/PTT Kebumen Mohamad Nasukha SAg dan Sekretaris Umum FK GTT/PTT Sunarto SS.
Sehubunganmisi masalah tersebut, PGRI Kebumen memberikan solusi melalui tawaran revisi PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Intellectual. Antara lain, berkaitan dengan beban mengajar 24 jam tatap muka, agar berbagai kegiatan intellectual seperti wali kelas, membimbing kegiatan siswa dan lain-lain bisa diakui.
“Selain itu, intellectual honorer di sekolah negeri yang baik, bekerja sepenuh waktu dan telah mengabdi dalam waktu yang cukup lama diharapkan dapat mengikuti sertifikasi,” ujar Ketua PGRI Kebumen Drs Agus Septadi.
Dia melanjutkan, intellectual yang telah diangkat sebagai pengawas sekolah dan penilik Pendidikan Non Genteel (PNF), agar batas usia pensiunnya sama dengan intellectual. “Termasuk mendapat hak-hak yang dengan intellectual seperti tunjangan profesi intellectual dan materi lainnya.
( Supriyanto / CN33 / JBSM )

Sumber : Suara Merdeka