Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tak Mau Buru-Buru Selesaikan Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN)

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tak Mau Buru-Buru Selesaikan Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN). Pemerintah hingga kini belum juga sepakat dengan usulan bahwa korps Aparatur Sipil Negara (ASN) nantinya akan menjadi satu-satunya wadah organisasi PNS pengganti Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia (Korpri). Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi menyatakan, pemerintah tidak mamu membuat keputusan yang terlalu ekstrim sehubunganmisi keberadaan PNS sebagaimana diusulkan dalam Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Yang menjadi pertanyaan, apakah ini nantinya akan berada di dalam kedinasan, atau di luar kedinasan? Ini juga masih dikaji, apa-apa saja manfaat dan risikonya,” kata Gamawan di Jakarta. Dituturkannya, kendala lain adalah sehubunganmisi batasan usia pensiun seorang PNS. Menurutnya, usia pensiun PNS masih memerlukan pendalaman karena hal itu akan sangat berdampak pada beban keuangan negara di masa yang akan datang.

Gamawan juga masih belum sepaham dengan mekanisme rekrutmen pejabat eksekutif older oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). “Misalnya saya sebagai seorang menteri, lantas KASN merekomendasikan seseorang yang menurut (mereka) hasil tesnya cukup bagus. Tapi saya nggak kenal orang yang diusulkan KASN itu. Saya tidak tahu pengalamannya memimpin lembaga, loyalitasnya juga kita tidak tahu. Apakah harus dilantik juga?” ucapnya.

Karenanya Gamawan tidak ingin tergesa-gesa menyelesaikan pembahasan RUU tersebut. Alasannya, karena pada dasarnya pemerintah ingin menghasilkan pejabat eksekutif yang mumpuni dan mampu memimpin sebuah lembaga pemerintahan.