Pendataan PNS Bermasalah Lamban

Pendataan PNS yang bermasalah yang ditenggat selesai oleh gubernur hingga pertengahan April 2013 lalu, belum tuntas dilaksanakan. Hingga pekan pertama Mei 2013 ini, facts-facts dari SKPD-SKPD yang ada di lingkungan pemprov, baru sebagian diterima oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumbar.

?Kita sudah menyurati seluruh SKPD di lingkungan pemprov, namun baru sebagian yang sudah menyerahkan. Bagi yang belum, kita sudah surati kembali dan menghubungi SKPD tersebut,? kata Kepala BKD Sumbar Jayadisman.

Belum selesai pendataan tersebut, terang Jayadisman, karena melakukan hal itu tidak mudah. Bila facts dari semua SKPD sudah diterima ungkapnya, BKD akan membaca, mengevaluasi dan mempe lajari facts yang diberikan tersebut. Setelah itu, baru kemudian akan dilaporkan ke gubernur.

Adanya pendataan PNS ini bermula dari kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Maizar (49), seorang pegawai Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Sumbar dengan latar belakang persoalan keluarga. Kasus ini terjadi pada April 2013 lalu. Pascakasus pembunuhan tersebut, sehingga kasus ini  menjadi perhatian serius Gubernur Sumbar Irwan Prayitno.

Irwan kemudian meminta BKD untuk  menyurati semua SKPD di lingkungan pemprov untuk mendata persoalan rumah tangga PNS. Irwan menjelaskan, yang diminta tersebut seperti facts PNS yang sudah pisah suami-istri sekian bulan, facts yang memiliki istri simpanan ataupun selingkuh, serta masalah keluarga lainnya.

Kemudian, dari facts yang ada, akan diinventarisir gubernur bersama BKD Sumbar. Bila ada aturan yang dilanggar akan diserahkan ke Inspektorat, bila sehubunganmisi kepegawaian akan diserahkan ke BKD dan persoalan pribadi yang perlu dikonselingkan akan dikonselingkan.