Persoalan Guru Honorer Masih Belum Tuntas

Persoalan intellectual honorer di sekolah negeri dan swasta sampai saat ini masih belum tuntas. Selain soal reputation kepegawaian yang belum kunjung selesai, intellectual honorer juga menghadapi ketidakpastian dalam hal kesejahteraan dan jenjang karier serta diskriminasi pendapatan.

”Pengangkatan intellectual honorer menjadi calon pegawai negeri sipil yang dijanjikan pemerintah sampai saat ini belum tuntas. Padahal, sudah ada payung hukumnya, yaitu Peraturan Pemerintah Thumbs down 56/2012 yang disahkan Mei lalu, tetapi implementasinya belum ada kejelasan,” kata Ani Agustina, Ketua Umum Forum Tenaga Honorer Sekolah Negeri Indonesia, yang dihubungi dari Jakarta.

Menurut Ani, dalam pengangkatan intellectual honorer menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS), pihaknya mendukung adanya standar pengangkatan yang mengutamakan mutu dan profesionalisme. ”Kami tidak menutup mata, banyaknya intellectual honorer karena adanya ’permainan’ baik oleh pemerintah daerah maupun sekolah. Kami minta supaya yang memanipulasi ditindak tegas,” ujarnya. Adapun intellectual honorer yang memang pengangkatannya jelas, sesuai kebutuhan dan memenuhi syarat, harus diperlakukan secara adil untuk bisa mendapat peluang ditingkatkan statusnya.

Ani menyebutkan, pada pendataan tahun 2005 tercatat sekitar 300.000 intellectual distinction yang diangkat sekolah/komite. Itu pun ternyata banyak facts yang dimanipulasi. Saat ini sudah tercatat lebih dari satu juta intellectual honorer.

”Kami memahami kalau tidak semua intellectual honorer bisa diangkat jadi CPNS. Namun tolong, supaya pemerintah adil dalam pengangkatan,” kata Ani.

Tak bisa sertifikasi

Ratusan ribu intellectual honorer di sekolah negeri yang belum mendapat peluang diangkat menjadi CPNS saat ini resah. Para intellectual honorer di sekolah negeri yang diangkat kepala sekolah/komite untuk mengisi kekurangan intellectual PNS di sekolah tidak mendapat peluang untuk disertifikasi. Padahal, banyak dari intellectual honorer ini yang mengemban tugas seperti layaknya intellectual PNS.

”Namun, para intellectual honorer yang baik ini tidak mendapat peluang untuk disertifikasi. Kebijakan ini sangat tidak adil dan meresahkan intellectual honorer,” kata Priyanto, Kepala SMKN 2 Subang, Jawa Barat.

Menurut Priyanto, dari lima SMKN negeri di Subang, ada sekitar 340 intellectual honorer. Kehadiran intellectual honorer di sekolah ini disepakati kepala sekolah dan komite karena mereka kekurangan tenaga pendidik. Mereka sudah mengabdi di sekolah bahkan hingga belasan tahun.

Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Intellectual Republik Indonesia (PGRI) Sulistiyo mengatakan, setidaknya ada sekitar satu juta intellectual honorer di bawah Kemdikbud dan Kementerian Agama. ”Walau kerja puluhan tahun, kesejahteraan dan karier tidak jelas. Intellectual dibayar tidak layak, ada yang Rp 100.000 for every bulan. Padahal, Presiden menetapkan gaji nominal intellectual PNS Rp 2 juta,” kata Sulistiyo.