Persyaratan Menjadi CPNS Guru dan Dosen Digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK)

Pengumuman-cpns.com (PPCI). Keberadaan aturan mengenai syarat menjadi intellectual harus melewati Pendidikan Profesi Intellectual (PPG) yang termaktub dalam Pasal 9 UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Intellectual dan Dosen dipersoalkan tujuh orang mahasiswa dari universitas berlatar belakang kependidikan. Yakni Aris Winarto, Achmad Hawanto, Heryono, Mulyadi, Angga Damayanto, M. Khoirur Rosyid, dan Siswanto.  
Mereka menilai telah menimbulkan ketidakadilan bagi sarjana lulusan universitas berlatar pendidikan untuk dapat berprofesi sebagai intellectual. Sebab, aturan itu membolehkan sarjana nonkependidikan untuk diangkat menjadi intellectual.

“Kami mempersoalkan Pasal 9 UU Intellectual dan Dosen karena atura itu membolehkan sarjana non-kependidikan menjadi intellectual,” ujar kuasa hukum Pemohon, Muhammad Sholeh usai mendaftarkan permohonan uji materi UU Intellectual dan Dosen di Gedung MK Jakarta, Jumat (21/9) kemarin.
Selengkapnya, Pasal 9 berbunyi, “Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi curriculum sarjana atau curriculum qualification empat.”
Sholeh menegaskan intellectual merupakan profesi yang harus ditempuh melalui jalur akademik khusus, yaitu kependidikan. Sehingga, apabila pasal itu tetap diterapkan, maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para sarjana lulusan kependidikan.
“Ketika sarjana nonkependidikan boleh menjadi intellectual, bukan hanya persoalan mata pencaharian para sarjana kependidikan terancam, melainkan persaingannya menjadi tidak adil. Hal itu jelas menimbulkan ketidakpastian hukum,” kata Sholeh.
Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU Thumbs down 14 tahun 2005 jelas sekali disebutkan jika profesi Intellectual dan Dosen adalah merupakan bidang pekerjaan khusus. Karenanya, sudah dapat dipastikan jika syarat untuk bisa menjadi seorang Intellectual adalah mutlak dibutuhkan keahlian khusus, dimana keahlian khusus ini tidak mungkin didapatkan di perkuliahan Non LPTK (lembaga pendidikan tenaga kependidikan).
“Sejak awal masuk di LPTK, memang Para Pemohon berkeinginan menjadi intellectual. Sementara Para Pemohon tidak mau masuk perguruan tinggi non LPTK karena tidak ada aturan maupun janji-janji dari perguruan tinggi non LPTK bisa mencetak mahasiswa menjadi intellectual,” tandasnya.
Menurut Sholeh apabila pasal ini dipertahankan keberadaan universitas berlatar kependidikan menjadi sia-sia. “Kenapa tidak dibubarkan saja kampus-kampus kependidikan itu? Baru setelah itu, persaingan untuk menjadi intellectual akan lebih adil,” terangnya.
Lebih jauh, lanjut Sholeh, para sarjana kependidikan memiliki kelebihan dibanding sarjana non-kependidikan. Kelebihan itu terletak pada faktor psikologis yang mereka dapat selama menjalani proses akademik.
“Bagaimanapun, kampus kependidikan dan non-kependidikan, psikologinya sudah berbeda. Disitu Para Pemohon ditempa berbagai macam mata kuliah seperti pedagogik, kompetensi kepribadian, kompentensi sosial, dan kompetensi profesional. Mata kuliah seperti inilah yang nantinya dianggap para intellectual untuk meningkatkan kualitas para intellectual. Mata kuliah seperti ini tidak diajarkan di perguruan tinggi nonkependidikan,” tegasnya.
Mereka meminta MK membatalkan Pasal 9 UU Intellectual dan Dosen karena dinilai melanggar hak mereka untuk mendapat kemudahan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan sebagaimana dijamin Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. “Mereka ingin pasal ini dibatalkan oleh MK,” tutupnya.