Pengumuman CPNS – Satpol PP Jaring 33 Pegawai Negeri Sipil

Asyik nongkrong di kedai, 33 Pegawai Negeri Sipil (PNS) ditertibkan oleh Satpol PP yang bekerjasama dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bukittinggi. Saat operasi penertiban PNS yang berkeliaran pada jam kerja itu, petugas juga menertibkan PNS yang berkeliaran di pasar. Operasi penertiban itu sendiri dilakukan di 13 titik di Kota Bukittinggi, mulai dari kedai makanan dan minuman, pasar, hingga tempat umum lainnya.

Menariknya, saat petugas mendatangi kedai makanan dan minuman, sejumlah PNS yang berada di dalam kedai jadi kelabakan. Bahkan diantara mereka ada yang berusaha kabur melalui pintu belakang, persis seperti suasana saat penertiban anak sekolah.

Sementara di kawasan Pasar Bawah, para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tidak mengetahui operasi penertiban PNS itu juga kalang kabut ketika melihat petugas Satpol PP. Padahal misi petugas hanya untuk menertibkan PNS, bukan menertibkan PKL.

“Operasi penertiban ini dilakukan sesuai instruksi Walikota Bukittinggi, sekaligus menindaklanjuti banyaknya laporan masyarakat, yang melaporkan banyaknya PNS yang berkeliaran saat jam kerja,” ujar Syafnir, Kepala Kantor Satpol PP Bukittinggi, disela-sela penertiban PNS tersebut.

Menurut Syafnir, pegawai negeri sipil yang tertangkap pada saat razia diminta kartu identitasnya, atau Kartu Tanda Penduduk (KTP). Setelah itu masing-masing PNS yang terjaring dipanggil ke kantor Satpol PP untuk menjelaskan alasan mereka keluyuran saat jam kerja, lalu diminta memengisi blanko keterangan yang telah disediakan.

Blanko yang diisi itu kemudian diserahkan pada Kepala SKPD bersangkutan, serta dilaporkan ke BKD, agar para PNS nakal itu bisa ditindaklanjuti sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

“Satpol PP hanya bertugas untuk menertibkan. Untuk pemberian sanksi kepada PNS yang terjaring operasi itu, diserahkan kepada Kepala SKPD masing-masing atau sanksinya bisa saja ditentukan pihak BKD,” jelas Syafnir.

Syafnir menambahkan, untuk memberikan efek jera kepada PNS nakal, Satpol PP dan BKD Bukittinggi akan terus melaksanakan operasi penertiban PNS secara kontinyu. Petugas juga akan mengintrogasi kepentingan mereka, sehingga dapat dibedakan antara pegawai yang mempunyai kepentingan diluar dinas dengan bukti adanya surat keterangan dari atasan langsung, dengan pegawai yang sengaja berkeliaran pada saat jam dinas.