DPRD Tolak Pengangkatan Honorer Baru

MAKASSAR, FAJAR — Pengangkatan sejumlah tenaga honorer baru di lingkup Pemerintah Kota Makassar, masih belum diterima DPRD Makassar. Persoalannya, rasio kebutuhan tenaga di pemkot belum dijelaskan, termasuk anggaran yang akan dipakai.

KETUA Fraksi Partai Golkar DPRD Makassar, Haris Yasin Limpo, mengatakan kendati tenaga honorer merupakan kewenangan Pemerintah Kota Makassar, namun anggaran yang akan dipakai harus dibahas di DPRD Makassar. Dalam arti, kata dia, mesti ada persetujuan dewan untuk penggajian mereka, utamanya yang diangkat oleh Badan Kepegawaian Daerah.

Ia menegaskan, jika penambahan honorer tersebut dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD), maka dipastikan tidak bakal ada anggaran untuk membayar gaji mereka. Anggaran hanya disiapkan oleh pemkot dan disetujui oleh dewan, jika pengadaanya dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Makassar.

“Kalau SKPD yang mengadakan, maka tidak ada anggaran untuk itu,” ujar Haris Yasin Limpo kepada FAJAR didampingi sejumlah anggota DPRD Makassar, di antaranya, Bakhrif Arifuddin dan Adi Rasyid Ali dari Partai Demokrat; Rafiuddin Kasude, Abd Wahab Tahir, dan Nasran Mone dari Fraksi Golkar, Kamis, 30 Agustus.

Hanya saja, jika sudah telanjur diangkat, maka gajinya akan secara otomatis dibayarkan. Gaji pegawai (termasuk gaji honorer), kata dia, tidak menunggu pengesahan anggaran baik APBD pokok maupun perubahan karena sifatnya urgen. Cuma pengangkatan 200-an honorer tersebut dikhawatirkan akan kian membebani APBD.

Anggota Komisi A DPRD Makassar, Yusuf Gunco, menambahkan, walaupun Pemerintah Kota Makassar memiliki wewenang untuk masalah tenaga honorer, namun sebaiknya DPRD Makassar diberi tahu. Apalagi karena penggajian tenaga honorer tersebut kemungkinan masuk dalam APBD, sehingga dewan sebagai pembahas anggaran, mestinya mengetahui juga persoalan ini.

“Seharusnya sepengetahuan DPRD karena pos anggarannya harus masuk di RKA (rencana kerja anggaran, cherry). Untuk pengangkatan itu, yang pertama harus sesuai kebutuhan. Yang ke dua, karena anggarannya di APBD, maka dewan harus membahasnya,” ujar Yugo, panggilan Yusuf Gunco.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala BKD Makassar, Muhammad Kasim Wahab mengatakan gaji bagi 200 tenaga honorer yang telah di SK-kan tersebut sudah diantisipasi masing-masing SKPD sebelumnya.

“Tenaga kontrak yang ada sekarang kebanyakan pengganti dari tenaga kontrak lama, sehingga gajinya sudah disiapkan SKPD yang menggunakannya,” kata Kasim.

Para tenaga honorer ini akan mendapatkan gaji sebesar Rp500 ribu setiap bulan.



BKD Pontianak Usulkan Penerimaan CPNS

INILAH.COM, Pontianak – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Pontianak telah mengusulkan pengajuan penerimaan Calon Pegawai Negeli Sipil (CPNS) di pemerintah setempat pada 2012.

“Tahun ini, kami sudah mengajukan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) pusat untuk membuka penerimaan CPNS,” jelas Kepala BKD Kota Pontianak, Zumiyati, S.Sos, ditemui di ruang kerjanya, Kamis (19/1/2012).

Sesuai dengan intermission lalu, jelas Zumiyati, daerah diperbolehkan membuka penerimaan CPNS apabila memang dibutuhkan atau mendesak.
“Nah, Pemkot kan sudah membangun rumah sakit. Tentunya ini membutuhkan tenaga kesehatan yang cukup banyak. Ini lah yang kami usulkan ke BKN,” ujar mantan Camat Pontianak Selatan ini.

Untuk kuota penerimaan, lanjut dia, hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan kepastian dari pusat. “Kami belum tahu berapa kuota untuk Kota Pontianak. Yang jelas kami sudah mengusulkan untuk membuka penerimaan CPNS tenaga kesehatan,” kata dia.

Selain tenaga kesehatan, tambah Zumiyati, BKD juga sudah mengusulkan untuk penerimaan CPNS tenaga pendidikan. “Sebab, tenaga pendidikan kita juga masih kurang. Mungkin tahun ini, kami buka tenaga kesehatan dan pendidikan saja. Itu pun kami tunggu balasan dari pusat dulu,” tambah mantan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak ini.

Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak tidak membuka penerimaan CPNS di pemerintahan setempat pada 2011. Ini disebabkan pemkot tidak bisa menyelesaikan deadline analisis kebutuhan pegawai hingga Desember 2011.

Menurut Walikota Pontianak, H. Sutarmidji, SH, M.Hum, sebenarnya dari sisi aturan, tahun ini pemkot diberi kesempatan. Tetapi, dari kabupaten/kota yang ada di Kalbar, tidak bisa mengejar deadline analisis kebutuhan pegawai.

“Sehingga, kita juga ikut intermission CPNS. Namun, setelah Juli 2012, kita kembali membuka formasi tersebut. Ini berdasarkan hasil pertemuan terakhir bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera (Menpan),” jelas Walikota.

Menurut Walikota, dari sisi aturan, pemkot sebenarnya diperbolehkan mendapat formasi CPNS tahun ini. Namun, karena dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga tidak membuka penerimaan formasi CPNS, Pemkot Pontianak juga mengikutinya.

“Penerimaan CPNS harus mengacu pada pemprov. Sebab, aturannya harus dikoordinir oleh Gubernur Kalbar. Kalau provinsi memperbolehkan tahun ini mendapat pegawai, kita ikut. Kalau tahun depan baru diperbolehkan, kita juga ikut,” papar Ketua DPC PPP Kota Pontianak ini.

Orang nomor satu di Kota Pontianak ini mengatakan, selain mengikuti petunjuk dari Pemprov, pemkot juga tidak bisa menyelesaikan analisis kebutuhan pegawai, seperti yang diharuskan dari MenPan hingga akhir tahun 2011. Misalnya, kata dia, kebutuhan tenaga pendidikan. Itu harus jelas analisisnya. Kenapa sampai dibutuhkan.

Dia menilai, analisis kebutuhan pegawai sangat merepotkan. Tetapi itu sangat diperlukan. Sehingga, tidak ada kecurigaan, kepentingan atau pun titipan pejabat.

Dia berharap, agar seluruh kabupaten/kota di Kalbar ini tahun 2012 sudah siap dengan analisis tersebut, sehingga diperbolehkan mendapat formasi CPNS tahun 2012. “Apabila di Kalbar ini bisa merebut sekitar 3 ribu an formasi CPNS, berarti ada 3 ribu penduduk yang berpenghasilan tetap,” kata dia.

Walikota menambahkan, dengan adanya intermission CPNS, sangat merugikan lapangan pekerjaan, khususnya di bidang pelayanan. Sehingga, tidak bisa memberi pelayanan prima. Apalagi PNS banyak yang pensiun.

“Antisipasi itu, kita memaksimalkan tenaga yang ada,” ujar Walikota.

Polanya, lanjut dia, menempatkan pegawai-pegawai energik di bidang yang membutuhkan pelayanan prima. “Kita tempatkan pegawai muda yang bisa kerja cepat. Misalnya pelayanan yang membutuhkan tenaga 12 orang, dengan 7 orang sudah bisa selesai,” katanya. [lock]

Sumber : Inilah