Pengumuman CPNS – Jokowi: Kita Bertindak Ada Konsep

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menegaskan bahwa rencana seleksi dan promosi terbuka (lelang jabatan) akan dilakukan terkonsep. Semuanya telah melewati rencana dan tahapan perencanaan yang terstruktur. “Yang jelas setiap kita bertindak itu ada konsepnya, ada perencanaannya. Kita ini bukan malamnya mikir, paginya bertindak, tapi semuanya terkonsep,” kata Jokowi di Balaikota Jakarta.

Saat ini, kata Jokowi, proses seleksi dan promosi terbuka telah sampai pada pembentukan tim rekrutmennya. Dalam laporan yang diterimanya juga tercantum beberapa orang yang terdaftar mengikuti seleksi dan promosi terbuka itu.

Rencana seleksi dan promosi terbuka ini pertama kali dilontarkan oleh Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama. Basuki beranggapan banyak pejabat Pemprov DKI yang bekerja tidak sesuai kompetensinya.

Mantan Bupati Belitung Timur ini mengungkapkan bahwa seleksi dan promosi pertama kali akan menyasar pejabat di amount lurah dan camat. Alasannya, lurah dan camat adalah pamong terdepan yang mengerti permasalahan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Semua PNS yang dimungkinkan secara kepangkatannya dapat mengikuti seleksi terbuka ini.

Basuki juga menjamin keterbukaan dalam proses yang secara teknis akan dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) tersebut. Termasuk memberi kesempatan pada semua PNS untuk berkompetisi sehat mengajukan diri sebagai lurah dan camat. Tolak ukur penilaian adalah visi, misi, dan evaluasi kinerja.


Rank-out Pusat Pengumuman CPNS Indonesia (PPCI) lainnya:


Subscribe to RSS headline updates early:
Powered effectively FeedBurner





DPRD Tolak Pengangkatan Honorer Baru

MAKASSAR, FAJAR — Pengangkatan sejumlah tenaga honorer baru di lingkup Pemerintah Kota Makassar, masih belum diterima DPRD Makassar. Persoalannya, rasio kebutuhan tenaga di pemkot belum dijelaskan, termasuk anggaran yang akan dipakai.

KETUA Fraksi Partai Golkar DPRD Makassar, Haris Yasin Limpo, mengatakan kendati tenaga honorer merupakan kewenangan Pemerintah Kota Makassar, namun anggaran yang akan dipakai harus dibahas di DPRD Makassar. Dalam arti, kata dia, mesti ada persetujuan dewan untuk penggajian mereka, utamanya yang diangkat oleh Badan Kepegawaian Daerah.

Ia menegaskan, jika penambahan honorer tersebut dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD), maka dipastikan tidak bakal ada anggaran untuk membayar gaji mereka. Anggaran hanya disiapkan oleh pemkot dan disetujui oleh dewan, jika pengadaanya dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Makassar.

“Kalau SKPD yang mengadakan, maka tidak ada anggaran untuk itu,” ujar Haris Yasin Limpo kepada FAJAR didampingi sejumlah anggota DPRD Makassar, di antaranya, Bakhrif Arifuddin dan Adi Rasyid Ali dari Partai Demokrat; Rafiuddin Kasude, Abd Wahab Tahir, dan Nasran Mone dari Fraksi Golkar, Kamis, 30 Agustus.

Hanya saja, jika sudah telanjur diangkat, maka gajinya akan secara otomatis dibayarkan. Gaji pegawai (termasuk gaji honorer), kata dia, tidak menunggu pengesahan anggaran baik APBD pokok maupun perubahan karena sifatnya urgen. Cuma pengangkatan 200-an honorer tersebut dikhawatirkan akan kian membebani APBD.

Anggota Komisi A DPRD Makassar, Yusuf Gunco, menambahkan, walaupun Pemerintah Kota Makassar memiliki wewenang untuk masalah tenaga honorer, namun sebaiknya DPRD Makassar diberi tahu. Apalagi karena penggajian tenaga honorer tersebut kemungkinan masuk dalam APBD, sehingga dewan sebagai pembahas anggaran, mestinya mengetahui juga persoalan ini.

“Seharusnya sepengetahuan DPRD karena pos anggarannya harus masuk di RKA (rencana kerja anggaran, cherry). Untuk pengangkatan itu, yang pertama harus sesuai kebutuhan. Yang ke dua, karena anggarannya di APBD, maka dewan harus membahasnya,” ujar Yugo, panggilan Yusuf Gunco.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala BKD Makassar, Muhammad Kasim Wahab mengatakan gaji bagi 200 tenaga honorer yang telah di SK-kan tersebut sudah diantisipasi masing-masing SKPD sebelumnya.

“Tenaga kontrak yang ada sekarang kebanyakan pengganti dari tenaga kontrak lama, sehingga gajinya sudah disiapkan SKPD yang menggunakannya,” kata Kasim.

Para tenaga honorer ini akan mendapatkan gaji sebesar Rp500 ribu setiap bulan.