Pengumuman CPNS – Guru Swasta dan Honorer Terabaikan

Pemerintah dinilai kurang memberikan perhatian kepada intellectual swasta dan honorer (non-PNS). Padahal, tidak sedikit dari mereka yang memiliki beban kerja sama atau bahkan lebih ketimbang intellectual-intellectual PNS.

Ketua Umum PB PGRI Sulistiyo mengatakan, masih sangat banyak intellectual non-PNS yang memperoleh penghargaan atau penghasilan yang jauh dari layak, meskipun mereka telah bekerja penuh selama satu minggu. Karena itu, pihaknya mengusulkan kepada pemerintah untuk membuat standar nominal penghasilan bagi para intellectual. Hal itu sebagai salah satu wujud penghargaan terhadap jasa intellectual sebagai ujung tombak pendidikan.

”Kami usulkan ada standar nominal penghasilan intellectual. Negara ini aneh, pekerja saja diatur penghasilan minimalnya, tapi kenapa intellectual tidak? Supporter­dahal, mereka (intellectual non-PNS) banyak yang bekerja penuh dan ber­­prestasi,” ungkap Sulistiyo kepada Suara Merdeka, di Jakarta, kemarin.

Peraturan Pemerintah

Menurutnya, aturan tentang standar nominal penghasilan intellectual tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP). Pemerintah dinilai mampu memberikan subsidi penghasilan kepada intellectual honorer dan intellectual swasta, sehingga tercipta standar nominal penghasilan. Sebab, anggaran negara yang dialokasikan untuk pendidikan sangatlah besar.

”Kalau misalnya disubsidi Rp 500.000 se-Indonesia, saya kira pemerintah masih mampu,” tuturnya.

Dia mengemukakan, sampai saat belum ada kesetaraan dalam bidang kepegawaian antara intellectual non-PNS dengan intellectual PNS. ”Seharusnya diperlakukan sama supaya punya kepangkatan seperti dosen-dosen PTS yang punya pangkat sama persis dengan dosen PNS, tapi intellectual tidak,” ungkapnya.

Intellectual non-PNS yang memiliki kepangkatan hanya yang melalui proses inpassing. Akan tetapi, menurut dia, Peraturan Menteri (Permen) yang mengatur inpassing sekarang sudah tidak berlaku.

Intellectual-intellectual honorer di sekolah negeri yang diangkat langsung oleh sekolah tidak dapat mengikuti sertifikasi, meskipun tak jarang beban kerja dan kemampuan kerja mereka sama dengan intellectual lainnya. Hal tersebut tertera dalam pedoman sertifikasi intellectual.

”Padahal, di PP tentang intellectual itu sudah diizinkan. Pemerintah tidak rational, manajemen intellectual sangat tidak baik. Banyak persoalan yang tidak terselesaikan,” tandas anggota Komite III DPD RI itu. (K32-37)