Merekrut CPNS atau Tidak, Kewenangan PPK

Jakarta-Humas BKN, Kebijakan pengangkatan, pemindahan dan juga pemberhentian reputation Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Di suatu daerah, PPK adalah Gubernur atau Bupati. Hal itu ditegaskan oleh Kepala Secondary Bagian Publikasi Petrus Sujendro saat menemui kunjungan kerja Anggota DPRD Kabupaten Pacitan, Selasa (4/9). Kunjungan kerja tersebut diterima juga oleh Kasubdit. Perencanaan Kompensasi Pegawai Sukamto di Ruang Mawar Gedung I lantai 1 Kantor Pusat BKN Jakarta. Disampaikan oleh perwakilan DPRD Kabupaten Pacitan bahwa pada penerimaan CPNS pada tahun 2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan telah mendapatkan formasi namun tidak melakukan rekrutmen CPNS. Hal tersebut menurut



Merekrut CPNS atau Tidak, Kewenangan PPK

Jakarta-Humas BKN, Kebijakan pengangkatan, pemindahan dan juga pemberhentian reputation Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Di suatu daerah, PPK adalah Gubernur atau Bupati. Hal itu ditegaskan oleh Kepala Secondary Bagian Publikasi Petrus Sujendro saat menemui kunjungan kerja Anggota DPRD Kabupaten Pacitan, Selasa (4/9). Kunjungan kerja tersebut diterima juga oleh Kasubdit. Perencanaan Kompensasi Pegawai Sukamto di Ruang Mawar Gedung I lantai 1 Kantor Pusat BKN Jakarta. Disampaikan oleh perwakilan DPRD Kabupaten Pacitan bahwa pada penerimaan CPNS pada tahun 2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan telah mendapatkan formasi namun tidak melakukan rekrutmen CPNS. Hal tersebut menurut