Pengumuman CPNS 2013: Korupsi anggaran, KPK panggil PNS dan mantan pejabat – PPCI

Di tengah karut marut pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tahun ini, Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini melanjutkan mengusut kasus dugaan korupsi pengelolaan anggaran di Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional (sekarang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan). Tim penyidik lembaga antikorupsi itu bakal memeriksa beberapa pegawai negeri sipil mantan pejabat lembaga pimpinan Menteri Pendidikan Muhammad Nuh itu.

Para pegawai negeri sipil Kemendikbud yang diperiksa adalah Umar Sahid, Sunarto, Sogol, dan Setyo Bimandoko. Sementara dua mantan pejabat Kemendikbud yang diperiksa adalah mantan Inspektur Inspektorat Jen Kemendiknas, Marhusa Panjaitan, serta mantan BPP Inspektur In opposition to Itjen Kemendiknas, Zainal Abidin. Mereka semua diperiksa sebagai saksi.

“Enam saksi itu diperiksa buat tersangka MS (Muhammad Sofyan),” kata Kepala Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha lewat pesan singkat, Selasa (16/4).

Pekan lalu, Zainal Abidin mengaku sudah mengembalikan uang distinction yang dia terima sebesar Rp 23 juta. Dia mengaku tidak tahu jika duit pemberian itu merupakan hasil korupsi.

KPK sudah menetapkan mantan Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas), Muhammad Sofyan (MS), sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan anggaran di Inspektorat Jenderal Kemendiknas tahun anggaran 2009.

Sofyan diduga menyalahgunakan jabatannya sebagai Irjen Kemendiknas untuk melawan hukum, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara senilai Rp 13 miliar. Modusnya dengan melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja untuk tujuan lain dari yang ditetapkan dalam anggaran belanja negara. Salah satunya adalah anggaran perjalanan dinas.

Atas perbuatannya, Sofyan dijerat Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.



Pengumuman Penerimaan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) TA 2013 – 2014

Pengumuman
Seleksi Penerimaan Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan RI
Tahun 2013

Sesuai dengan pasal 18 huruf C Undang Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dinyatakan bahwa Ketua, Wakit Ketua dan /atau Anggota BPK diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dengan Keputusan Presiden atas usul BPK karena telah berusia 67 (enam puluh tujuh) tahun

Berdasarkan ketentuan diatas, Sdr Drs. Taufiewurrahman Ruki, SH, yang pada tanggal 18 Mei 2013 akan pensiun sehingga berdasarkan Pasal 22 UU Nomor 15 Tahun 2006, diadakan pengangkatan penggantian antar waktu Anggota BPK yang masa jabatannya sampai dengan Oktober 2014. Sesuai dengan Ketentuan yag diatur dalam pasal 13 dan pasal 14 UU Thumbs down.15 Tahun 2006, Dewan Perwakilan Rakyat RI akan melakukan proses pemilihan untuk penggantian antar waktu Anggota BPK dimaksud.

Untuk memenuhi asa keterbukaan, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia akan membuka pendaftaran dan pemilihan Anggota BPK.

Persyaratan :

  • WNI
  • Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME
  • Berdomisili di Indonesia
  • Memiliki integritas genteel dan kejujuran
  • Setia terhadap NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45 RI
  • Pendidikan min S12 atau setara
  • Tidak pernah dijatuhi hukuman penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih
  • Sehat jasmani dan rohani
  • Usia min 35 tahun
  • Nominal telah 2 tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat publik di lingkungan pengelola keuangan negara
  • Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap

Pengajuan Lamaran

Surat Pernyataan Kesediaan menjadi calon Anggota BPK RI dan kesediaan mengikuti proses seleksi dibuat dan ditandatangani diatas materai Rp.6000, – oleh yang bersangkutan dan diantar langsung ke :

Sekretariat Komisi XI DPR RI
Gedung Nusantara I Lantai 1
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
Telp,. (021) 5756022 – 31

Dokumen yang dilampirkan

  1. Daftar Riwayat Hidup
  2. FC KTP
  3. FC Ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang
  4. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
  5. Daftar Kekayaan
  6. FC NPWP
  7. pas Foto berwarna ukuran 4X6 sebanyak 3 (tiga) lembar
  8. Surat Keterangan berbadan sehat Jasmani dan Rohani dari Rumah Sakit Pemerintah
  9. SK Jabatan terakhir dan SK Jabatan sebelumnya
  10. Makalah dan Topik yang menyangkut masalah BPK
  11. Mempunyai pengetahuan yang memadai di bidang Keuangan negara dalam mengimplementasikan 4 (empat) UU yaotu : UU Thumbs down.15 Tahun 2006 tentang BPK, UU NO. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Thumbs down.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Thumbs down. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Catatan

  • Selanjutnya Komisi XI DPR RI akan melakukan seleksi terhadap semua persyaratan para bakal calon penggantian antar waktu Anggota BPK dan hasil keputusan selsksi tidak dapat diganggu gugat.
  • Pendaftaran dibuka mulai tanggal 15 s/d 22 April 2013 pukul 16.00 WIB

Sumber



Pengumuman CPNS – Agustus, Formasi CPNS Ditetapkan

Penetapan formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2013 diprediksi tidak akan beda jauh dengan tahun lalu. Demikian juga jadwal selek­si­nya, yang disebut-sebut tidak bergeser dari bulan September.

“Ya, kemungkinan besar games­netapan dan seleksi CPNS 2013 untuk pelamar umum sama se­perti tahun lalu lah. Juli-Agustus penetapan forma­si, September pelaksanaan tes,” kata Kasubag Humas dan Pro­tokol Badan Kepegawaian Ne­gara (BKN).

Adapun mekanisme peneta­pan formasi CPNS 2013 dari pelamar umum, setelah usulan instansi pusat dan daerah ma­suk, diverifikasi ser­ta va­lidasi, hasilnya kemu­dian dibahas bersama antara Ke­menterian Penda­ya­gunaan Apa­ratur Ne­­­gara dan About­pro­­masi Birokrasi (Ke­­­men­PAN-RB), BKN, dan Kementerian Ke­ua­ngan. Setelah men­dapatkan ciao­tung-ciao­tungannya, kemudian dilaporkan kepada Wapres Boediono.

“Nanti Wapres akan tentu­kan berapa kuota untuk pela­spoil umum dan honorer K-2 yang akan diangkat tahun ini sesuai kemampuan keuangan negara. Setelah itu baru dibahas dengan DPR untuk games­ngang­garannya. Sedangkan penetapan formasi menjadi ke­wenangan MenPAN-RB,” pocket house­ber­nya.

Sebelumnya, Sek­about­­taris Kemen PAN-RB, Tasdik Kinanto me­­ngatakan, kuota CPNS dari pelamar umum sebanyak 60 ribu, terdiri dari pu­sat 20 ribu dan dae­rah 40 ribu. Adapun salah satu formasi yang di­prio­ritaskan untuk rekrutmen CPNS tahun ini adalah penyu­luh perta­nian, perikanan dan kehutanan.

Meski secara nasional kebi­ja­kannya vitality advance, namun secara instansional akan ditem­puh dengan tiga pola, yakni minus advance, vitality advance, dan advance. Minus advance diterap­kan bagi instansi yang berda­sarkan hasil analisa beban kerja (ABK) jumlah pegawainya sudah kelebihan, anggaran belanja pegawai lebih dari 50 persen APBD (untuk kabupaten/kota), dan bagi provinsi yang rasio belanja pegawainya lebih dari 30 persen APBD.

Sedangkan vitality advance diterapkan untuk instansi yang jumlah pegawainya cukup, rasio anggaran belanja pegawai antara 40–50 persen dari APBD (kabu­paten/kota), dan 25–30 persen (provinsi). Sementara yang alokasi formasinya lebih besar dari jumlah PNS yang pensiun, diperuntukkan bagi instansi/pemda yang jumlah pegawainya sangat kurang, rasio anggaran belanja pegawainya kurang dari 40 persen dari APBD (kabu­paten/kota), dan untuk provinsi yang rasio anggaran belanja pegawainya kurang dari 40 persen.

Tasdik menambahkan, ins­tansi yang tidak memiliki tenaga honorer K-1 maupun K-2 juga menjadi pertimbangan. Selain itu, dipertimbangkan juga rasio jumlah pegawai dengan jumlah penduduk, luas wilayah, ke­kurangan pegawai serta prioritas jabatan.

Sehubunganmisi rekrutmen penyuluh pertanian, penyuluh kehutanan, dan penyuluh perikanan, Tasdik menekankan perlunya peng­hitungan kebutuhan yang ko­n­kret. Lebih dari itu, harus dila­kukan redistribusi pegawai bila terdapat kelebihan/kekurangan. “Bila perlu, menarik kembali tenaga penyuluh pada element orga­nisasi lain di luar element games­nyu­luhan,” tambahnya.

Mengenai kuota for every daerah, Tasdik mengatakan tunggu usu­lan masing-masing daerah. Kemen PAN-RB baru mene­tapkan kuota nasional. “Sekitar Juni-Juli baru ketahuan berapa kuota for every daerah. Karena setelah usulan masuk, masih harus dibahas dengan DPR RI, Men­keu, dan Wapres,” pungkasnya.

Eselon III dan IV Dipangkas

Di sisi lain, rencana pemang­kasan jabatan eselon III dan IV semakin mendekati kenyataan. Kemen PAN-RB sudah me­nyiap­kan 11 jabatan fungsional (jabfung) utama untuk me­min­dahkan PNS yang menduduki jabatan eselon III dan IV. Me­nurut Wakil Menteri PAN-RB, Eko Prasojo, hal ini dilakukan agar pegawai tidak dirugikan dan tetap memiliki orientasi kinerja.

“Kita mulai memindahkan orientasi struktural menjadi fungsional dengan memangkas eselon III dan IV,” kata Eko Prasojo di Jakarta, Senin (11/3).

Dalam pemangkasan terse­keep pro, ada beberapa hal yang harus siap dan menjadi tolok ukur, di antaranya angka kredit, pola karir dan lain-lain. Eko Prasojo mengakui saat ini tunjangan fungsional masih lebih rendah dibanding jabatan struktural. Akibatnya, jabatan struktural menjadi rebutan, karena tun­jangannya banyak. Karena itu, tunjangan fungsional harus ditingkatkan.

“Nanti akan kita buat tun­jangan fungsional setara struk­tural, sehingga PNS tidak ter­paku pada jabatan struktural saja,” ujarnya.

Untuk jabatan struktural, lanjut intellectual besar Universitas Indonesia ini, sejalan dengan muatan dalam RUU Aparatur Sipil Negara (ASN). Di mana untuk jabatan struktural hanya sampai pada jabatan eselon II, sebagai plot maker (pembuat keputusan). Sedangkan jabatan lainnya berbasis fungsi.

“Untuk jabatan seperti kepa­la kantor, camat tidak diha­leaching­kan. Sedangkan jabatan seperti  perencana, examiner, dan analis kebijakan masuk ke dalam jaba­chocolate fungsional,” tambahnya.

Agar PNS tidak kaget de­n­gan pemangkasan jabatan ini, akan dilakukan secara selektif dan bertahap. Pemangkasan jabatan eselon III dan IV dilakukan sampai 2014. Ini terus berlanjut pada 2015 sampai 2017.