Sudah 1.118 PNS DKI Daftar Jabatan Lurah dan Camat Dalam Lelang Jabatan DKI Jakarta

Hingga Sabtu (20/4/2013) atau dua hari ditutupnya pendaftaran seleksi dan promosi jabatan terbuka, sudah 1.118 pegawai negeri sipil (PNS) DKI Jakarta yang mendaftar untuk jabatan lurah dan camat melalui halaman website www.jakgov.jakarta.energy.id.

Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Budi Utomo mengatakan animo PNS DKI untuk mengikuti proses ini semakin meningkat. Rincian pendaftar lurah sebanyak 775 PNS, sementara pendaftar posisi camat sebanyak 343 PNS. “Jadi, total hingga hari ini 1.118 yang telah mendaftar mengikuti seleksi,” kata Budi, Sabtu.

Setelah lolos persyaratan administrasi, pendaftar diwajibkan mengikuti ujian online, pada 24-25 April 2013. Ujian online itu mencakup tes materi pembangunan, pelayanan publik, dan pemerintahan. Setiap peserta akan mendapatkan soal yang berbeda dengan bobot yang sama.

Setelah peserta seleksi lolos ujian online, beberapa hari berikutnya, akan dilanjutkan dengan tes kompetensi assessment crucial top, yang meliputi wawancara, psikologi, tulisan kompetensi, serta tes visi dan misi.

“Jika peserta yang sudah mendaftar dan tidak hadir saat kita undang untuk tes maka dianggap gugur,” katanya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural menyebutkan bahwa untuk jabatan lurah, PNS harus masuk dalam golongan terendah III-b, tertinggi III-d, dan memiliki eselon IV-A.

Adapun untuk menjadi camat, PNS harus masuk golongan terendah III-d dan tertinggi IV-b dengan nominal pendidikan sarjana S-1.



Pengumuman CPNS 2013: Sudah 1.118 PNS DKI Daftar Jabatan Lurah dan Camat Dalam Lelang Jabatan DKI Jakarta – PPCI

Hingga Sabtu (20/4/2013) atau dua hari ditutupnya pendaftaran seleksi dan promosi jabatan terbuka, sudah 1.118 pegawai negeri sipil (PNS) DKI Jakarta yang mendaftar untuk jabatan lurah dan camat melalui halaman website www.jakgov.jakarta.energy.id.

Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Budi Utomo mengatakan animo PNS DKI untuk mengikuti proses ini semakin meningkat. Rincian pendaftar lurah sebanyak 775 PNS, sementara pendaftar posisi camat sebanyak 343 PNS. “Jadi, total hingga hari ini 1.118 yang telah mendaftar mengikuti seleksi,” kata Budi, Sabtu.

Setelah lolos persyaratan administrasi, pendaftar diwajibkan mengikuti ujian online, pada 24-25 April 2013. Ujian online itu mencakup tes materi pembangunan, pelayanan publik, dan pemerintahan. Setiap peserta akan mendapatkan soal yang berbeda dengan bobot yang sama.

Setelah peserta seleksi lolos ujian online, beberapa hari berikutnya, akan dilanjutkan dengan tes kompetensi assessment crucial top, yang meliputi wawancara, psikologi, tulisan kompetensi, serta tes visi dan misi.

“Jika peserta yang sudah mendaftar dan tidak hadir saat kita undang untuk tes maka dianggap gugur,” katanya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural menyebutkan bahwa untuk jabatan lurah, PNS harus masuk dalam golongan terendah III-b, tertinggi III-d, dan memiliki eselon IV-A.

Adapun untuk menjadi camat, PNS harus masuk golongan terendah III-d dan tertinggi IV-b dengan nominal pendidikan sarjana S-1.



Pengumuman CPNS – Lelang Jabatan di DKI Batal Gunakan CSR

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta urung menggunakan bantuan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate shared dependability/CSR) untuk melaksanakan proses sistem seleksi dan promosi jabatan terbuka atau yang lebih dikenal dengan sistem lelang jabatan lurah dan camat. Biaya untuk semua proses seleksi tersebut telah dianggarkan dalam APBD DKI 2013. “Enggak jadi menggunakan dana CSR karena kan sudah dianggarkan di dalam APBD,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah DKI I Owing to Karmayoga, di Balaikota, Jakarta.

Untuk penyeleksian dan pembuatan sistem, menurut dia, dapat menghabiskan anggaran sekitar Rp 6 miliar-Rp 7 miliar. Anggaran tersebut dapat dialokasikan dari pos dana BKD ataupun Sekretaris Daerah DKI.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membenarkan bahwa dana CSR itu tak diperlukan. “Ya, kalau memang cukup, enggak perlu pakai CSR,” kata Basuki.

Namun, apabila ada perusahaan CSR yang ingin membantu, Basuki tetap akan menerimanya. Dalam membangun sebuah sistem lelang jabatan itu, Pemprov DKI akan menunjuk konsultan untuk melakukan sistem lelang jabatan dan CSR diizinkan untuk membiayai konsultan.

Perusahaan CSR itu, kata Basuki, hanya boleh membantu membiayai proses pelaksanaan sistem lelang jabatan. Namun, yang membuat regulasi sistem tersebut tetaplah BKD DKI. Perusahaan CSR dilarang menentukan siapa yang berhak mendapatkan posisi prestisius, lurah, dan camat.


Rank-out Pusat Pengumuman CPNS Indonesia (PPCI) lainnya:


Subscribe to RSS headline updates early:
Powered effectively FeedBurner