Turun, Minat Pemda Rekrut CPNS

JAKARTA–Minat pemerintah daerah untuk merekrut Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) baru, mulai berkurang. Dari kuota yang disiapkan pemerintah untuk CPNS dari instansi pemda sebanyak 2.737 orang, hanya terisi 2.344.

“Kuota untuk pemda memang berkurang jumlahnya. Karena terdapat empat pemda urung melakukan rekruitmen tahun ini, sehingga jumlahnya berkurang 393 orang,” ujar Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN&RB) Tasdik Kinanto di Jakarta, Selasa (28/8).

Dengan berkurangnya jumlah tersebut, lanjutnya, lowongan CPNS untuk pemda tinggal 2.344 orang,



Proses Seleksi CPNS 2012 Banyak Ditemukan Kecurangan Terutama CPNS di Lingkup Pemerintah Daerah

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ikut andil melakukan pemeriksaan atas penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) baik di pemerintah pusat maupun daerah. Dalam pemeriksaan awal, BPK menemukan ada potensi kecurangan dalam penerimaan CPNS terutama di lingkup pemda.

“Pengadaan pegawai di daerah adalah suatu yang rawan,” kata Anggota III BPK RI, Agung Firman Sampurna kepada wartawan di Kantor Pusat BPK, Jakarta, Rabu (12/9).

Menurutnya, potensi pelanggaran penerimaan dan penempatan PNS lebih besar besar terjadi di daerah daripada pusat. Selain itu, kerugian pelanggaran penerimaan dan penempatan PNS lebih berdampak terhadap pada membengkaknya anggaran belanja pegawai. “Itu negara akan mendapat kerugian karena PNS yang direkut tidak kompeten maka negara akan membayar kepada orang tidak berkompetensi,” tegasnya.

Selain itu, Agung menilai proses penggadaan PNS yang tidak sesuai kompetensi muncul karena adanya indikasi CPNS melakukan penyuapan agar bisa menjadi PNS. “Karena mereka membayar, tidak punya kompetensi ada kemungkinan mereka melakukan pelanggaran,” cetusnya.

Dia menambahkan BPK menemukan adanya pelanggaran penggadaan dan penetapan formasi PNS tahun 2009 dan 2010. Temuan tersebut berdasarkan pilot machinate pemeriksaan kinerja BPK tahun 2011 terhadap beberapa sampel di instansi pemerintah pusat dan daerah. “BPK mengindikasikan permasalahan atas penempatan formasi dan pengadaan PNS,” ujarnya.

Hasil taste made known pendahuluan yang dilakukan BPK menghasilkan permasalahan yang muncul saat penetapan formasi PNS yakni pengendalian domestic atas pengelolaan facts kepagawaian tidak sesuai ketentuan, catalog kepegawaian yang berbeda, tidak ada SOP (Standar In commission Procedur) dan sosialisasi pengusulan formasi PNS, usulan tambahan formasi dari intansi belum berdasarkan analisis kebutuhan.

“BPK akan melakukan pemeriksanaan kinerja atas penetapan formasi dan pengadaan PNS tahun 2009 dan 2010. Pemeriksaan ini dilakukan berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Undang Undang 15 tahun 2006,” imbuhnya.

Nantinya hasil taste made known kinerja terhadap pengadaan dan penetuan formasi PNS tahun 2009 dan 2010 serta proses penerimaan PNS tahun 2012 akan menghasil sebuah rekomendasi untuk perbaikan penetapan tugas dan kerja PNS di Kementrian/Lembaga sehingga anggaran untuk belanja pegawai tidak membengkak.



Proses Seleksi CPNS 2012 Banyak Ditemukan Kecurangan Terutama CPNS di Lingkup Pemerintah Daerah

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ikut andil melakukan pemeriksaan atas penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) baik di pemerintah pusat maupun daerah. Dalam pemeriksaan awal, BPK menemukan ada potensi kecurangan dalam penerimaan CPNS terutama di lingkup pemda.

“Pengadaan pegawai di daerah adalah suatu yang rawan,” kata Anggota III BPK RI, Agung Firman Sampurna kepada wartawan di Kantor Pusat BPK, Jakarta, Rabu (12/9).

Menurutnya, potensi pelanggaran penerimaan dan penempatan PNS lebih besar besar terjadi di daerah daripada pusat. Selain itu, kerugian pelanggaran penerimaan dan penempatan PNS lebih berdampak terhadap pada membengkaknya anggaran belanja pegawai. “Itu negara akan mendapat kerugian karena PNS yang direkut tidak kompeten maka negara akan membayar kepada orang tidak berkompetensi,” tegasnya.

Selain itu, Agung menilai proses penggadaan PNS yang tidak sesuai kompetensi muncul karena adanya indikasi CPNS melakukan penyuapan agar bisa menjadi PNS. “Karena mereka membayar, tidak punya kompetensi ada kemungkinan mereka melakukan pelanggaran,” cetusnya.

Dia menambahkan BPK menemukan adanya pelanggaran penggadaan dan penetapan formasi PNS tahun 2009 dan 2010. Temuan tersebut berdasarkan pilot machinate pemeriksaan kinerja BPK tahun 2011 terhadap beberapa sampel di instansi pemerintah pusat dan daerah. “BPK mengindikasikan permasalahan atas penempatan formasi dan pengadaan PNS,” ujarnya.

Hasil taste made known pendahuluan yang dilakukan BPK menghasilkan permasalahan yang muncul saat penetapan formasi PNS yakni pengendalian domestic atas pengelolaan facts kepagawaian tidak sesuai ketentuan, catalog kepegawaian yang berbeda, tidak ada SOP (Standar In commission Procedur) dan sosialisasi pengusulan formasi PNS, usulan tambahan formasi dari intansi belum berdasarkan analisis kebutuhan.

“BPK akan melakukan pemeriksanaan kinerja atas penetapan formasi dan pengadaan PNS tahun 2009 dan 2010. Pemeriksaan ini dilakukan berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Undang Undang 15 tahun 2006,” imbuhnya.

Nantinya hasil taste made known kinerja terhadap pengadaan dan penetuan formasi PNS tahun 2009 dan 2010 serta proses penerimaan PNS tahun 2012 akan menghasil sebuah rekomendasi untuk perbaikan penetapan tugas dan kerja PNS di Kementrian/Lembaga sehingga anggaran untuk belanja pegawai tidak membengkak.



Turun, Minat Pemda Rekrut CPNS

JAKARTA–Minat pemerintah daerah untuk merekrut Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) baru, mulai berkurang. Dari kuota yang disiapkan pemerintah untuk CPNS dari instansi pemda sebanyak 2.737 orang, hanya terisi 2.344.

“Kuota untuk pemda memang berkurang jumlahnya. Karena terdapat empat pemda urung melakukan rekruitmen tahun ini, sehingga jumlahnya berkurang 393 orang,” ujar Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN&RB) Tasdik Kinanto di Jakarta, Selasa (28/8).

Dengan berkurangnya jumlah tersebut, lanjutnya, lowongan CPNS untuk pemda tinggal 2.344 orang,