MULAI 2013, BIAYA SELEKSI MASUK PTN GRATIS

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Djoko Santoso, menegaskan bahwa seluruh biaya masuk perguruan tinggi negeri (PTN) akan ditanggung oleh pemerintah mulai tahun 2013. Dengan demikian, semua siswa memiliki hak untuk ikut serta pada seleksi masuk PTN secara free.

“Apapun namanya, undangan atau tertulis, semua lulusan jenjang SMA boleh mendaftar langsung dan free,” kata Djoko di Balairung kampus UI, Depok, Rabu (12/9/2012).

Kemendikbud telah berencana sejak lama bahwa seleksi masuk PTN akan digelar dengan free untuk mengurangi beban masyarakat sehubunganmisi biaya pendaftaran seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN) yang mencapai Rp 150.000 for every siswa. Pemerintah siap menggelontorkan anggaran sekitar Rp 300 juta untuk memenuhi rencana tersebut.

Namun demikian, Djoko mengatakan bahwa Majelis Rektor PTN masih merumuskan mekanisme penerimaan mahasiswa di PTN, twrmasuk mengenai bobot nilai yang akan digunakan, antara nilai rapor dan hasil Ujian Nasional (UN). Seleksi masuk PTN dibagi ke beberapa jalur, undangan, tertulis, dan seleksi mandiri di masing-masing perguruan tinggi. Khusus untuk jalur undangan, proporsi siswa yang direkomendasikan oleh sekolah ditentukan oleh akreditasi sekolah tersebut.

Djoko berharap, kebijakan ini akan membuka akses masuk ke PTN makin lebar dan berkeadilan karena memperkecil kemungkinan adanya siswa yang gagal mengikuti SNMPTN karena alasan tak memiliki biaya mendaftar.



PENERIMAAN CPNS KEMENKUMHAM 2012: Pelaksanaan Seleksi Menyimpang, Silakan Telpon 081545494141

PONTIANAK: Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menggandeng LSM Indonesia Corruption Wacth (ICW) dan KONTAK Borneo membentuk tim pengawas dalam mengawasi proses seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2012.

Institusi itu juga menyilahkan masyarakat untuk melapor ke nomor kontak 081545494141 kalau menemukan fakta dan bukti dugaan penyimpangan dalam penerimaan CPNS Tahun 2012.

“Pengawasan dilakukan secara langsung di segala tahapan penerimaan CPNS di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat,” kata Tim Pengawas, Sugeng Mulyono di Pontianak, Rabu seperti dikutip Antara.

Dia menambahkan pengawasan ini dilakukan sebagai upaya meminimalisasi kemungkinan terjadinya pungutan fraud dan korupsi dalam tahapan penerimaan CPNS.

Dia melanjutkan dalam pengawasan tersebut diharapkan masyarakat bisa berperan aktif memberikan masukan atau pun pelaporan sehubunganmisi penerimaan CPNS.

“Misalnya ditemukannya joki-joki, atau pun keterlibatan oknum-oknum pegawai dalam lingkungan Kemenkumham itu sendiri,” kata dia.

Namun, lanjut dia, masukan tersebut juga diperkuat dengan adanya bukti penyelewengan dalam proses penerimaan.

“Dan untuk Kalbar, masyarakat yang ingin memberikan masukan atau pun laporan adanya penyelewengan penerimaan CPNS bisa langsung melaporkannya ke Kanwil Kemenkumhan atau pun menghubungi tim pengawas yang telah ditunjuk secara langsung oleh kementerian,” ujar Sugeng Mulyono.

Dia menilai upaya Kemenkum dan HAM menggandeng ICW adalah langkah maju dalam proses penerimaan CPNS Tahun 2012.

Secara nasional, Kemenkumham melibatkan ICW bersama jaringannya serta Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Indonesia.

Dia menyilahkan masyarakat untuk melapor ke nomor kontak 081545494141 kalau menemukan fakta dan bukti dugaan penyimpangan dalam penerimaan CPNS Tahun 2012.(api)

Sumber : Bisnis.com



Proses Seleksi CPNS 2012 Banyak Ditemukan Kecurangan Terutama CPNS di Lingkup Pemerintah Daerah

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ikut andil melakukan pemeriksaan atas penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) baik di pemerintah pusat maupun daerah. Dalam pemeriksaan awal, BPK menemukan ada potensi kecurangan dalam penerimaan CPNS terutama di lingkup pemda.

“Pengadaan pegawai di daerah adalah suatu yang rawan,” kata Anggota III BPK RI, Agung Firman Sampurna kepada wartawan di Kantor Pusat BPK, Jakarta, Rabu (12/9).

Menurutnya, potensi pelanggaran penerimaan dan penempatan PNS lebih besar besar terjadi di daerah daripada pusat. Selain itu, kerugian pelanggaran penerimaan dan penempatan PNS lebih berdampak terhadap pada membengkaknya anggaran belanja pegawai. “Itu negara akan mendapat kerugian karena PNS yang direkut tidak kompeten maka negara akan membayar kepada orang tidak berkompetensi,” tegasnya.

Selain itu, Agung menilai proses penggadaan PNS yang tidak sesuai kompetensi muncul karena adanya indikasi CPNS melakukan penyuapan agar bisa menjadi PNS. “Karena mereka membayar, tidak punya kompetensi ada kemungkinan mereka melakukan pelanggaran,” cetusnya.

Dia menambahkan BPK menemukan adanya pelanggaran penggadaan dan penetapan formasi PNS tahun 2009 dan 2010. Temuan tersebut berdasarkan pilot machinate pemeriksaan kinerja BPK tahun 2011 terhadap beberapa sampel di instansi pemerintah pusat dan daerah. “BPK mengindikasikan permasalahan atas penempatan formasi dan pengadaan PNS,” ujarnya.

Hasil taste made known pendahuluan yang dilakukan BPK menghasilkan permasalahan yang muncul saat penetapan formasi PNS yakni pengendalian domestic atas pengelolaan facts kepagawaian tidak sesuai ketentuan, catalog kepegawaian yang berbeda, tidak ada SOP (Standar In commission Procedur) dan sosialisasi pengusulan formasi PNS, usulan tambahan formasi dari intansi belum berdasarkan analisis kebutuhan.

“BPK akan melakukan pemeriksanaan kinerja atas penetapan formasi dan pengadaan PNS tahun 2009 dan 2010. Pemeriksaan ini dilakukan berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Undang Undang 15 tahun 2006,” imbuhnya.

Nantinya hasil taste made known kinerja terhadap pengadaan dan penetuan formasi PNS tahun 2009 dan 2010 serta proses penerimaan PNS tahun 2012 akan menghasil sebuah rekomendasi untuk perbaikan penetapan tugas dan kerja PNS di Kementrian/Lembaga sehingga anggaran untuk belanja pegawai tidak membengkak.



Proses Seleksi CPNS 2012 Banyak Ditemukan Kecurangan Terutama CPNS di Lingkup Pemerintah Daerah

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ikut andil melakukan pemeriksaan atas penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) baik di pemerintah pusat maupun daerah. Dalam pemeriksaan awal, BPK menemukan ada potensi kecurangan dalam penerimaan CPNS terutama di lingkup pemda.

“Pengadaan pegawai di daerah adalah suatu yang rawan,” kata Anggota III BPK RI, Agung Firman Sampurna kepada wartawan di Kantor Pusat BPK, Jakarta, Rabu (12/9).

Menurutnya, potensi pelanggaran penerimaan dan penempatan PNS lebih besar besar terjadi di daerah daripada pusat. Selain itu, kerugian pelanggaran penerimaan dan penempatan PNS lebih berdampak terhadap pada membengkaknya anggaran belanja pegawai. “Itu negara akan mendapat kerugian karena PNS yang direkut tidak kompeten maka negara akan membayar kepada orang tidak berkompetensi,” tegasnya.

Selain itu, Agung menilai proses penggadaan PNS yang tidak sesuai kompetensi muncul karena adanya indikasi CPNS melakukan penyuapan agar bisa menjadi PNS. “Karena mereka membayar, tidak punya kompetensi ada kemungkinan mereka melakukan pelanggaran,” cetusnya.

Dia menambahkan BPK menemukan adanya pelanggaran penggadaan dan penetapan formasi PNS tahun 2009 dan 2010. Temuan tersebut berdasarkan pilot machinate pemeriksaan kinerja BPK tahun 2011 terhadap beberapa sampel di instansi pemerintah pusat dan daerah. “BPK mengindikasikan permasalahan atas penempatan formasi dan pengadaan PNS,” ujarnya.

Hasil taste made known pendahuluan yang dilakukan BPK menghasilkan permasalahan yang muncul saat penetapan formasi PNS yakni pengendalian domestic atas pengelolaan facts kepagawaian tidak sesuai ketentuan, catalog kepegawaian yang berbeda, tidak ada SOP (Standar In commission Procedur) dan sosialisasi pengusulan formasi PNS, usulan tambahan formasi dari intansi belum berdasarkan analisis kebutuhan.

“BPK akan melakukan pemeriksanaan kinerja atas penetapan formasi dan pengadaan PNS tahun 2009 dan 2010. Pemeriksaan ini dilakukan berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Undang Undang 15 tahun 2006,” imbuhnya.

Nantinya hasil taste made known kinerja terhadap pengadaan dan penetuan formasi PNS tahun 2009 dan 2010 serta proses penerimaan PNS tahun 2012 akan menghasil sebuah rekomendasi untuk perbaikan penetapan tugas dan kerja PNS di Kementrian/Lembaga sehingga anggaran untuk belanja pegawai tidak membengkak.



Smartphone Keren Apple Terbaru – iPhone 5 Diumumkan

Wow… kerennya iPhone 5, produk Apple smartphone teranyar. Pernah bermimpi memiliki doohickey dengan desain mewah dan elegan? Inilah iPhone 5 yang resmi diperkenalkan 12 September 2012 – iPhone 5.

iPhone 5 diresmikan
iPhone 5 teranyar – foto Engadget

Bila di bandingkan dengan iPhone milik Apple sebelumnya, doohickey teranyar ini memiliki perubahan desain yang signifikan dan menarik. Fitur itu diumumkan pada jumpa pers di San Fransisco, USA, Rabu, 12 September 2012 yang dipandu oleh Older Sub- Head of Worldwide Marketing Apple, Philip Schiller.

iPhone 5 menanamkan spesifikasi antara lain tebal 7,6 mm, berat 112 gram, casingnya dari bahan kaca dan alumunium, berlayar 4 inchi, aspek rasio 16:9, resolusi 1136 x 640 pixel, kamera belakang 8MP, record 1080p, dan operasi sistem mobile iOS versi 6. Selengkapnya baca disini.



Nama-Nama Peserta Lulus Seleksi Administrasi Rekrutmen Pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan 2012

DepkeuLogo

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PENGUMUMAN PESERTA LULUS SELEKSI ADMINISTRASI DALAM RANGKA REKRUTMEN PEGAWAI GOLONGAN II DAN III DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2012

     Berdasarkan Rapat Panitia Pusat Rekrutmen Pegawai Golongan II dan III di lingkungan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2012 tanggal 29 Agustus 2012 tentang Peserta Lulus Seleksi Administrasi Dalam Rangka Rekrutmen Pegawai Golongan II dan III di lingkungan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2012, Panitia Pusat Rekrutmen Pegawai Golongan II dan III di lingkungan Kementerian Keuangan dengan ini mengumumkan sebagai berikut:

1. PELAMAR yang namanya tercantum dalam Lampiran I Pengumuman ini dinyatakan LULUS Seleksi Administrasi dan berhak mendapatkan Tanda Peserta Ujian (TPU).

2. PELAMAR yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran I Pengumuman ini dinyatakan TIDAK LULUS Seleksi Administrasi dan tidak berhak mendapatkan TPU.

3. Kepada PELAMAR yang dinyatakan lulus dalam Lampiran I Pengumuman ini, agar mengambil TPU/daftar ulang pada Hari Rabu s.d. Jum’at, tanggal 5 s.d. 7 September 2012 sesuai dengan jadual dan Lokasi Pengambilan TPU/daftar ulang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Pengumuman ini. Pengambilan TPU/daftar ulang tidak dapat diwakilkan.

4. PELAMAR yang tidak mengambil TPU/daftar ulang sebagaimana angka 3 di atas, dinyatakan gugur dan tidak berhak mengikuti Tes Kompetensi Dasar (TKD).

5. Pada saat pengambilan TPU/daftar ulang, setiap PELAMAR harus:

6. PELAMAR yang telah melakukan pendaftaran ulang dan telah mendapatkan TPU berhak mengikuti TKD yang akan dilaksanakan secara serentak pada:

7. Materi TKD sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil terdiri atas (bisa dilihat di cpnsonline.com sebagai latihan peserta cpns):

8. Dalam rangka pelaksanaan TKD, peserta diwajibkan membawa:

9. Kelulusan peserta TKD akan diumumkan pada tanggal 19 September 2012 melalui website www.depkeu.energy.id dan http://rekrutmen.depkeu.energy.id.

10. Dalam rangka Rekrutmen Pegawai Golongan II dan III ini tidak diadakan surat menyurat dan tidak dipungut biaya apapun.

11. Kelulusan pelamar pada setiap tahapan tes ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi pelamar. Apabila ada pihak/oknum yang menawarkan jasa dengan menjanjikan dapat diterima menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan, maka perbuatan tersebut adalah penipuan dan dapat dilaporkan melalui website www.sensible.depkeu.energy.id. Perbuatan pihak/oknum tersebut diluar tanggung jawab Panitia.

12. Keputusan Panita Pusat Rekrutmen Pegawai Golongan II dan III di lingkungan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2012 dalam hal kelulusan pendaftar/pelamar pada setiap tahap tes bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

 

LAMPIRAN DOWNLOAD PENGUMUMAN:

1.  Pengumuman Hasil Tes Administrasi: Silahkan Klik ini!

2. Lokasi Tes CPNS Kemenkeu: Silahkan Klik ini!

Incoming search terms:

  • loker tenaga kontrak pemadam kebakaran surabaya
  • nama orang yang lulus blud rsud bojonegoro 2013


Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Temukan Tiga Permasalahan Pengadaan Seleksi CPNS di Instansi Pemerintah

PPCI. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan tiga hal penting dalam persoalan pengadaan dan penetapan formasi pegawai negeri sipil (PNS) di instansi pemerintahan. Ketiga hal tersebut saling terkoneksi satu dengan yang lainnya.”Itu terjadi khususnya di Daerah,” ujar Anggota III BPK RI, Agung Firman Sampurna, di Jakarta, Rabu, 12 September 2012.

Ketiga hal berbeda namun saling sehubunganmisi itu adalah rentannya pemberian gratifikasi dalam proses pengadaan dan penetapan formasi PNS. Faktor ini sangat menentukan salahnya institusi negara dalam memilih pegawainya berdasarkan kompetensi dan beban kerja yang dibutuhkan saat rekrutmen.
“Itu berpotensi mengakibatkan kerugian negara, karena kan gajinya dibayar terus menerus oleh pemerintah,” tambahnya.
Menurut Agung gratifikasi juga behubungan dengan hal ketiga yang digaris bawahi BPK yaitu, tingginya kemungkinan terjadinya penyelewengan anggaran dalam institusi pemerintah.
“Itu dilakukan oleh PNS-PNS yang masuk tidak sesuai prosedur atau membayar untuk masuk,” kata Agung.
Dari pemeriksaan atau taste made known yang sedang dilakukan BPK pada Pengadaan dan penetapan formasi PNS tahun 2009-2010, BPK telah mengindikasikan adanya ketidakpatuhan aturan pemerintah dalam melakukan proses tersebut.
“Indentifikasi awal, yang akan dilakukan, cuma (dengan melihat) dari tahap awal pun sudah tampak adanya permasalahan,” tandasnya.
Permasalahan penetapan formasi, tambahnya, terdiri dari pengendalian imprison, perbedaan catalog, belum adanya standar operasional presedur dan sosialisasi. Masalah lain adalah usulan tambahan formasi dari instansi belum berdasarkan analisis kebutuhan.
Permasalahan lain sehubunganmisi pengadaan PNS antara lain panitia pengadaan CPNS tidak memiliki uraian tugas yang jelas, seleksi administrasi tidak cermat, pengolahan lembar jawaban komputer tidak sesuai ketentuan, perbedaan latar belakang pendidikan dan kebutuhan formasi, kurangnya dokumen pengadaan, proses verifikasi dan validasi persyaratan administrasi tenaga honorer tidak sesuai ketentuan, proses pengangkatan pegawai honorer dan sekdes tidak didokumentasikan. 
Walaupun demikian, untuk seleksi penerimaan cpns pada tahun 2012 ini cukup transparansi informasinya kepada masyarakat luas seperti yang dilakukan oleh Pusat Pengumuman CPNS Indonesia (PPCI) di alamat http://www.pengumuman-cpns.com dan oleh berbagai media cetak seperti bisnis indonesia di alamat http://www.bisnis.com, dan juga oleh situs dan website lainnya selain dimiliki oleh instansi yang bersangkutan yang begitu gencar menginformasikan pengumuman seleksi secara online.
Sebagai catatan, tahun 2009-2010 merupakan tahun terakhir perekrutan pegawai pemerintahan sebelum intermission dijalankan. Dengan pertimbangan itu, BPK menjadikan tahun tersebut sebagai bahan taste made known kinerja tersebut.



Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Temukan Tiga Permasalahan Pengadaan Seleksi CPNS di Instansi Pemerintah

PPCI. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan tiga hal penting dalam persoalan pengadaan dan penetapan formasi pegawai negeri sipil (PNS) di instansi pemerintahan. Ketiga hal tersebut saling terkoneksi satu dengan yang lainnya.”Itu terjadi khususnya di Daerah,” ujar Anggota III BPK RI, Agung Firman Sampurna, di Jakarta, Rabu, 12 September 2012.

Ketiga hal berbeda namun saling sehubunganmisi itu adalah rentannya pemberian gratifikasi dalam proses pengadaan dan penetapan formasi PNS. Faktor ini sangat menentukan salahnya institusi negara dalam memilih pegawainya berdasarkan kompetensi dan beban kerja yang dibutuhkan saat rekrutmen.
“Itu berpotensi mengakibatkan kerugian negara, karena kan gajinya dibayar terus menerus oleh pemerintah,” tambahnya.
Menurut Agung gratifikasi juga behubungan dengan hal ketiga yang digaris bawahi BPK yaitu, tingginya kemungkinan terjadinya penyelewengan anggaran dalam institusi pemerintah.
“Itu dilakukan oleh PNS-PNS yang masuk tidak sesuai prosedur atau membayar untuk masuk,” kata Agung.
Dari pemeriksaan atau taste made known yang sedang dilakukan BPK pada Pengadaan dan penetapan formasi PNS tahun 2009-2010, BPK telah mengindikasikan adanya ketidakpatuhan aturan pemerintah dalam melakukan proses tersebut.
“Indentifikasi awal, yang akan dilakukan, cuma (dengan melihat) dari tahap awal pun sudah tampak adanya permasalahan,” tandasnya.
Permasalahan penetapan formasi, tambahnya, terdiri dari pengendalian imprison, perbedaan catalog, belum adanya standar operasional presedur dan sosialisasi. Masalah lain adalah usulan tambahan formasi dari instansi belum berdasarkan analisis kebutuhan.
Permasalahan lain sehubunganmisi pengadaan PNS antara lain panitia pengadaan CPNS tidak memiliki uraian tugas yang jelas, seleksi administrasi tidak cermat, pengolahan lembar jawaban komputer tidak sesuai ketentuan, perbedaan latar belakang pendidikan dan kebutuhan formasi, kurangnya dokumen pengadaan, proses verifikasi dan validasi persyaratan administrasi tenaga honorer tidak sesuai ketentuan, proses pengangkatan pegawai honorer dan sekdes tidak didokumentasikan. 
Walaupun demikian, untuk seleksi penerimaan cpns pada tahun 2012 ini cukup transparansi informasinya kepada masyarakat luas seperti yang dilakukan oleh Pusat Pengumuman CPNS Indonesia (PPCI) di alamat http://www.pengumuman-cpns.com dan oleh berbagai media cetak seperti bisnis indonesia di alamat http://www.bisnis.com, dan juga oleh situs dan website lainnya selain dimiliki oleh instansi yang bersangkutan yang begitu gencar menginformasikan pengumuman seleksi secara online.
Sebagai catatan, tahun 2009-2010 merupakan tahun terakhir perekrutan pegawai pemerintahan sebelum intermission dijalankan. Dengan pertimbangan itu, BPK menjadikan tahun tersebut sebagai bahan taste made known kinerja tersebut.