Anggaran Ditolak, Honorer K2 Terancam tak Diangkat

JAKARTA--Minimnya dana yang dianggarkan untuk Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) ikut mempengaruhi proses pengangkatan honorer kategori dua (K2) menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Pasalnya, dana yang dibutuhkan sekitar Rp14,8 miliar tidak masuk dalam pagu anggaran 2013.

“Pagu anggaran KemenPAN&RB di 2013 yang disetujui Menkeu adalah Rp 201,2 miliar. Karena itu kami sudah memohonkan tambahan anggaran Rp 179,4 miliar untuk masuk di anggaran 2013,” ungkap SesmenPAN&RB Tasdik Kinanto dalam rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI dengan pejabat eselon I paguyuban KemenPAN-RB di Senayan, Senin (10/9).

Dijelaskannya, permohonan tambahan anggaran tersebut sudah disetujui Komisi II DPR, sayangnya belum ada respon dari bendahara negara (Menkeu). “Surat yang kami layangkan belum juga dibalas Menkeu. Padahal kami menyatakan Komisi II DPR juga sudah setuju,” keluhnya.

Dalam permintaan tambahan anggaran tersebut, ada komponen pembiayaan pengangkatan honorer K2 menjadi CPNS sebanyak Rp 14,8 miliar. Di samping menutupi kekurangan pembayaran tunjangan kinerja Rp 7,4 miliar dan percepatan reformasi birokrasi Rp 24 miliar.

“Kalau tambahan dana tidak disetujui Menkeu, bagaimana bisa mengangkat honorer K2. Karena itu kami mohon bantuan DPR untuk membantu masalah ini,” harap Tasdik.

Sementara Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ganjar Pranowo mengatakan, bila Menkeu bersikukuh menolak tambahan anggaran tersebut, pihaknya akan memperjuangkan di Anggaran Biaya Tambahan (ABT). “Ini persoalan krusial. Menkeu harus tahu kalau ini curriculum mendesak dan perlu dibiayai. Kalau Menkeu tetap menolak, kayaknya DPR harus bincang-bincang dengan presiden tentang masalah ini,” tandasnya. (Esy/jpnn)



Anggaran Ditolak, Honorer K2 Terancam tak Diangkat

JAKARTA--Minimnya dana yang dianggarkan untuk Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) ikut mempengaruhi proses pengangkatan honorer kategori dua (K2) menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Pasalnya, dana yang dibutuhkan sekitar Rp14,8 miliar tidak masuk dalam pagu anggaran 2013.

“Pagu anggaran KemenPAN&RB di 2013 yang disetujui Menkeu adalah Rp 201,2 miliar. Karena itu kami sudah memohonkan tambahan anggaran Rp 179,4 miliar untuk masuk di anggaran 2013,” ungkap SesmenPAN&RB Tasdik Kinanto dalam rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI dengan pejabat eselon I paguyuban KemenPAN-RB di Senayan, Senin (10/9).

Dijelaskannya, permohonan tambahan anggaran tersebut sudah disetujui Komisi II DPR, sayangnya belum ada respon dari bendahara negara (Menkeu). “Surat yang kami layangkan belum juga dibalas Menkeu. Padahal kami menyatakan Komisi II DPR juga sudah setuju,” keluhnya.

Dalam permintaan tambahan anggaran tersebut, ada komponen pembiayaan pengangkatan honorer K2 menjadi CPNS sebanyak Rp 14,8 miliar. Di samping menutupi kekurangan pembayaran tunjangan kinerja Rp 7,4 miliar dan percepatan reformasi birokrasi Rp 24 miliar.

“Kalau tambahan dana tidak disetujui Menkeu, bagaimana bisa mengangkat honorer K2. Karena itu kami mohon bantuan DPR untuk membantu masalah ini,” harap Tasdik.

Sementara Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ganjar Pranowo mengatakan, bila Menkeu bersikukuh menolak tambahan anggaran tersebut, pihaknya akan memperjuangkan di Anggaran Biaya Tambahan (ABT). “Ini persoalan krusial. Menkeu harus tahu kalau ini curriculum mendesak dan perlu dibiayai. Kalau Menkeu tetap menolak, kayaknya DPR harus bincang-bincang dengan presiden tentang masalah ini,” tandasnya. (Esy/jpnn)